Perlunya SDM Dalam Penyusunan SPJ Dana Desa

Foto : Ilustrasi Net

Kejarfakta,com- Berbagai  program  pemerintah  untuk desa terus bergulir. Tak tanggung-tanggung setiap  tahun kurang lebih  dana sebesar 1 milliar  di gelontorkan pemerintah  pusat  sebagai  upaya mempercepat  pemerataan pembangunan di desa-desa.

Sebagai akibat dari pencairan dana tersebut, tentu saja ada beberapa konsekuensi dan tugas tugas logis yang pada akhirnya harus dilakukan oleh  pihak desa atau kepala  desa terkait kebijakan tersebut. Bukan tanpa  kendala, program ini pun bergulir ibarat bola panas bagi seorang kepala desa.

Bagaimana tidak di satu sisi program ini dapat  menjadi cara mudah desa, merubah "wajah" tampilannya menjadi lebih modern dan dan cantik. Namun di sisi lain, justru program ini dapat  menjadi bumerang yang bisa menjadi pemicu persoalan bahkan salah-salah, kepala desa bisa mendekam di bui tahanan.

Oleh karenanya keberadaan SDM, Sumberdaya Manusia yang mumpuni dalam mengiringi perjalanan program ini menjadi sedemikian penting. SDM pada prinsipnya adalah aset vital  yang dapat menjadi motor penggerak sekaligus penentu arah dan langkah kepala desa dalam mengelola dana tersebut.

Hal yang lebih penting lagi adalah, bahwa sumber daya yang siap  mensupport seorang kepala desa  ini dapat menjadi rekan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dari program. Kenapa  sedemikian penting ini kita angkat? Sebab hasil dari evaluasi akhir sebuah program banyak bertumpu pada pelaporan tadi.

Layak tidaknya sebuah desa kembali menerima dana bantuan lanjutan, juga biasanya mengacu pada  mekanisme pelaporan akhir yang baik dan benar. Jadi... Jika bisa  dibilang kehadiran sumber daya di belakang layar ini  merupakan sebuah keniscayaan bagi para kepala desa dalam mengelola dan melaporkan penerimaan dana pusat.

Walau pun tidak ada sanksi atas keterlamabatan SPJ ini, tapi setidaknya berdamapak bagi kelangsungan pembangunan desa itu di selanjutnya, di sinilah peran bagi pendamping desa yang di tuntut untuk membantu desa dalam menjalankan program-program pembangunan, karerna kalau kepala desa melaksanakan dengan benar pembangunan sesuai dengan yang di di rencanakan, tentunya tidak akan kesulitan dalam membuat SPJ ini.

Di sini juga patut di koreksi lagi program bimbingan tehknis bagi aparatur desa yang tiap tahun di laksanakan, karena hasilnya belum semaksimal yang di harapkan. Karena masih banyak Kepala desa, TPK yang tidak memahami sama sekali dalam pembuatan SPJ ini.

Penulis Artikel: Pipin, Kontributor Kota Metro