Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Buka Musrenbang RKPD Provinsi Lampung 2019

Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, S.Pd., mendapat penghargaan  pembangunan daerah saibumi rua jurai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 kategori kabupaten terbaik II Kabupaten Lambar yang di serahkan oleh Kemendagri Tjahjo Kumolo. Di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Rabu (11/04/18)

Kejarfakta.com, Lampung- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2019, dengan tema memantapkan pertumbuhan yang berkualitas berdaya saing dan berkeadlian. Yang digelar di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Rabu (11/4/18).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, S.Pd., mendapat penghargaan  pembangunan daerah saibumi rua jurai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 kategori kabupaten terbaik II Kabupaten Lambar yang di serahkan Oleh Kemendagri Tjahjo Kumolo.

Dalam acara tersebut selain Mendagri , Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas juga turut menghadiri Musrenbang RKPD Lampung. Nantinya, dia akan memberikan arahan terkait penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengembangkan peningkatan nilai tambah dalam sektor industri. Selain itu, mempermudah perizinan untuk menarik investor lebih banyak.

Dalam samabutannya Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan Provinsi Lampung yang terletak di antara dua pusat pertumbuhan yaitu Sumatera dan Jawa maka memiliki peluang pertumbuhan yang lebih cepat. Oleh karena itu harapannya Provinsi Lampung dapat mengedepankan prinsip yang mendorong tercapainya keserasian efektif dan efisiensi dalam pembangunan agar dapat mendorong pembangunan lebih cepat lagi

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Taufik Hidayat, menjelaskan, rancangan akhir RKPD 2019, akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan prioritas pembangunan, indikator program/kegiatan, lokasi, dan pagu indikatif berdasarkan OPD provinsi yang dipilah sumber pendanaannya dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.

"Ikut juga menyelaraskan program atau kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Lampung dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota," ujarnya

Taufik menjabarkan, dalam menyusun rancangan RKPD Provinsi Lampung tahun 2019, proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan meminta masukan pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung.  "Sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif," jelasnya. (*)