FKPPM Lambar Dukung Implementasi PP 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua PP 43 Tahun 2014 UU Tentang Desa

Kantor  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Lampung Barat, Kejarfakta.com -- Kordinator Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (FKPPM) Lampung Barat (Lambar), Anton Hilman, S.Si., mendukung implementasi dari PP 11 tahun 2011 tentang perubahan kedua PP 43 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang tentang desa.

Anton menyampaikan, inti dari PP 11 tersebut adalah tentang kenaikan siltap peratin dan perangkat desa, yang terdiri dari Sekdes, Kasi, Kaur dan Pemangku.

Mengutip pasal 81 PP 11 tersebut, Ia menjelaskan, bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan; Pertama, untuk penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.426.640, setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

Kedua, besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420  setara 110 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.  Dan ketiga, besaran penghasilan tetap perangkat desa paling sedikit Rp. 2.022.200  setara 100 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a. Kemudian, untuk sumber dananya adalah dari ADP.

“Bola kenaikan siltap sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sekarang ada di Kabupaten atau Bupati,” katanya, Rabu (13/3/2019).

Terkait pantaskah siltap peratin dan perangkat desa dinaikan, ia mengatakan bahwa sudah saatnya ini dilakukan seiring dengan peningkatan kapasitas dan pengalaman dan juga tanggungjawab dalan mengelola keuangan desa.

“Dengan hari kerja senin sampai jumat ngantor, dan urusan masyarakat yang tidak mangenal waktu sudah pantas siltap peratin dan aparaturnya menjadi perhatian kita semua dan mendukung kenaikannya,” ucap Anton.

Sementara Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lambar, Games Simanjuntak, pada Selasa (12/03/2019) mengatakan, tunjangan peratin Lambar tidak boleh berbeda-beda, kenaikan tunjangan dimulai dari Januari 2019.

Menurutnya, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia mengatakan, untuk pergitungan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan peratin, aparat dan Lembaga Himpunan Pekon (LHP), menggunakan perhitungan menurut pasal 81 Tentang Penghasilan Pemerintahan Desa. Untuk Peratin 131 kali 100 persen, juru tulis 131 kali 70 persen, kasi 393 kali 50 persen, kaur 393 kali 50 persen, dan pemangku 893 kali 50 persen.

Games menjelaskan, bahwa 30 persen tersebut telah cukup besar jumlahnya,  dan hal yang mustahil jika terdapat kekurangan dalam pengganggaran gaji ataupun tunjangan aparat desa. Pagu ADP Lambar sebesar Rp55.315.618.900, (Lima puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)  dikali 60 persen, menurut peraturan pasal 81 ayat 2, maka dihasilkan Siltap Lambar sebesar Rp33.189.971.340, (tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Terpisah, salah satu peratin yang tidak mau menyebutkan namanya, Rabu (13/3/2019) mengatakan, sistem penarikan tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan aturan yang ada, dikarenakan ada beberapa daerah yang mengalami penurunan Alokasi Dana Pekon (ADP), dan ada pula beberapa daerah yang memang ADP nya tidak mencukupi untuk siltap aparatur Pekonnya. (red)