Joko Widodo : APBN 2020 Harus Mampu Beri Stimulus Pertumbuhan dan Pemerataan

 

Joko Widodo : APBN 2020 Harus Mampu Beri Stimulus Pertumbuhan dan Pemerataan

Jakarta,Kejarfakta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/19) siang.

Dalam arahannya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa  tantangan yang harus dihadapi tahun 2020 terus meningkat dan tidak mudah. “Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang berubah secara dinamis dan terus bergerak. Dan kuncinya, peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita,” tegasnya.

Karena itu, Presiden menekankan, APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Terkait dengan penyusunan Pagu Indikatif 2020, Presiden Jokowi mengingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang telah kita mulai 2019. Yang kedua, rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan, dan juga yang paling utama haus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menperin Airlangga Hartarto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menag Lukman Hakim Syaifuddin, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy.

Selain itu, turut hadir pula Menaker Hanif Dhakiri, Menristekdikti M Nasir, Mentan Amran Sulaiman, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri KUKM AAGN Puspayoga, Menpar Arief Yahya, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan para eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan. (*)