Jika Kelak Demokrat Kembali Ke Pemerintahan, Begini Kata Ketum Partai Demokrat

Foto: Net

Kejarfakta.com, Jakarta- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan rencana dan cita-citanya jika kelak Partai Demokrat kembali merebut kemenangan dalam pemilihan umum 2019.

“Jika setelah nanti tahun 2019 Demokrat kembali ke pemerintahan, maka ada dua hal yang akan kita laksanakan,” ujar SBY saat berbicara di sela pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di gedung Jogja Expo Center, Senin siang, (09/04/18).

SBY mengatakan langkah pertama yang dilakukan Demokrat jika kembali berkuasa adalah menghidupkan kembali semua program dan kebijakan pro-rakyat yang pernah dihasilkan pada dua periode kepemimpinannya, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

"Program pro-rakyat saat saya menjadi presiden itu harus kita hidupkan lagi serta kita tingkatkan," ujarnya.

Tak hanya program pro-rakyat yang dihasilkan pada eranya, SBY juga berencana meneruskan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dirasa memang bermanfaat untuk rakyat.

“Program Presiden Jokowi juga wajib kita lanjutkan dan tingkatkan sehingga rakyat makin sejahtera” ucapnya.

SBY pun mengutip pernyataan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, saat berbicara dalam rapat pimpinan nasional pada 11 Maret lalu.

“Dalam pidato itu, (AHY) mengatakan, ‘Nanti, nanti, nanti 2019 hingga 2024 Partai Demokrat akan berjuang gigih (memenangi pemilu legislatif dan presiden)’,” tuturnya.

Selain itu, SBY mengulas pidato AHY yang menyebutkan, jika kembali memegang tampuk pemerintahan, Demokrat akan melaksanakan program Sembilan Strategi.

Program tersebut merupakan sembilan rencana kebijakan dan solusi yang menjadi acuan mengatasi segala persoalan sosial ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat.

“Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberi jalan pada partai kita ini berhasil dalam pemilu kembali ke pemerintahan, bersama partai lain tentunya,” ujar SBY.

SBY pun meminta para kader Demokrat wajib hukumnya menaati dan patuh pada keputusan partai siapa pun calon presiden dan wakil presiden yang diusung pada 2019. (*)

Sumber: Tempo.co