Rakyat Perdesaan, Ayo Gapai Sukses Bersama BUMDes/BUMADes

Foto. Ist

Kejarfakta.com, Pringsewu--Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) atau BUMDes Bersama diyakini dapat menjadi role model baru dalam percepatan akses keuangan daerah perdesaan guna meningkatkan valuasi aset ekosistem ekonomi desa sekaligus daya ungkit pemerataan ekonomi antar wilayah desa-kota di Indonesia.

BUMDes, atau dengan nama lain sesuai karakteristik lokal seperti BUM Gampong (BUMGam) di Nangroe Aceh Darussalam, BUM Nagari (BUMNag) di Sumatera Barat, BUM Kampung (BUMKam), BUM Pekon (BUMPekon), dan BUM Tiyuh (BUMTiyuh) di Lampung, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini juga bagian pengejawantahan amanat diktum ketiga Nawa Cita Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari desa, sebagaimana diatur Pasal 213 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 87 dan 88 UU 6/2014 tentang Desa; dan Pasal 1 angka (7) PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Dalam perjalanannya, sejak diundangkan hingga kini, peran strategis dan daya ungkit ruh ekonomi dan ruh sosial yang melekat pada aktivitas keseharian BUMDes/BUMADes ini terbukti mampu dan makin dirasakan hasil kebermanfaatannya oleh masyarakat desa.

Pembuktiannya bisa dilihat dari makin banyaknya testimoni BUMDes efektif memberantas dan mengentaskan tingkat kemiskinan absolut masyarakat desa, makin banyaknya BUMDes yang mampu mendorong tumbuhnya alternatif usaha masyarakat desa, serta diperkuat data makin banyaknya desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADEs) dalam kurun tak terlalu lama.

Demikian dijelaskan Komisaris Bank Lampung Zaidirina, saat didapuk menjadi salah satu narasumber pleno ketiga membahas aktualisasi dakwah wasathiyah dalam penguatan ekonomi umat pada hari kedua kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, di Hotel Urban, Pringsewu, Sabtu (30/6/2018), pekan lalu.

Bersama Zaidirina, hadir narasumber lain yaitu Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budiharto Setyawan dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Perwakilan Lampung Indra Krisna.

Membawakan materi tentang Peran Lembaga Jasa Keuangan Dalam Pemberdayaan BUMDes, lebih lanjut Zaidirina memaparkan, berbasis pada ketepatan analisa dan pemetaan potensi desa, maka BUMDes yang terkelola baik, profesional, dan taat asas akan memberi energi baru peningkatan upaya membuka peluang mengakumulasi kapital dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa.

"BUMDes jadi mesin pertumbuhan perekonomian desa, pemerintahan desa jadi mesin pemerataan ekonomi desa, dan dana desa jadi bahan bakar penggerak mesin tersebut. Artinya, pertumbuhan ekonomi desa linear dengan kesejahteraan ekonomi warga desa," paparnya.

Foto Ist.

Namun, lanjut wanita berhijab ini, semua bukannya tanpa kendala. Dalam proses penatalaksanaan bauran ekonomi desa melalui skema perberdayaan BUMDes ini, secara garis besar terverifikasi tiga kendala (bottleneck). "Akses modal yang minim, akses pasar untuk produk unggulan desa (PruDes) atau produk unggulan kawasan perdesaan (PruKades), dan akses pakar terkait kendala sumber daya manusia BUMDes itu sendiri," imbuhnya.

"Apalagi saat ini dunia tengah mengalami perubahan besar hadirnya Revolusi Industri keempat, dimana ada transisi menuju era digitalisasi ekonomi yang makin terkoneksi antar wilayah di seluruh negara dan tak terelakkan," tambahnya.

"Sehingga mau tidak mau masyarakat desa juga wajib cepat beradaptasi terhadap tuntutan zaman yang berbasis pada kreativitas, inovasi, dan kolaborasi ini," tambahnya lagi.

Menutup paparannya, ibu tiga anak ini memberikan pesan menggugah. "Desaku sejahtera, majulah bangsaku," pungkasnya.

Sebelumnya, kegiatan bertema Meneguhkan Peran MUI dalam Dakwah Islam Wasathiyah, Arus Baru Ekonomi, dan Anti Narkoba, Hoax, dan Radikalisme ini secara resmi dibuka oleh Kakanwil Kemenag Lampung Suhaili didampingi Ketua MUI Lampung Khairudin Tahmid dan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, disaksikan seluruh camat se-Pringsewu, serta ratusan peserta dan undangan, Jum'at (29/6/2018).

Kegiatan tahunan yang juga menghadirkan Kapolda Lampung Irjenpol Suntana dan Ketua KADIN Lampung Muhammad Khadafi selaku narasumber dan dimaksudkan sebagai forum koordinatif MUI Lampung dan jenjang kepengurusan di bawahnya itu diikuti ratusan peserta unsur pengurus provinsi dan 15 kabupaten/kota, sejumlah MUI kecamatan, LPPOM MUI Lampung, pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba (Gannas Annar) MUI Lampung, tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren se-Lampung. (red,kejarfakta.com/mzl)