Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Beltim Dinilai Kurang Ekonomis, Efektif dan Profesional

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Belitung Timur, Kejarfakta.com -- Menurut Ketua LSM Fakta Ade Kelana, Bupati Belitung Timur (Beltim) sempat mengatakan pusing saat pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang baru di jajaran Pemkab Beltim.

Pasalnya, bertolak belakang dengan kondisi pengisian Pejabat pimpinan tinggi melalui lelang yang saat ini sedang berlangsung. Dimana ada ASN yang baru dilantik sekira tiga (3) mingguan di jabatan lain ternyata menduduki rengking tertinggi dari hasil seleksi tersebut.

Hal ini sudah menjadi perhatian LSM FAKTA, ketika lelang jabatan ini akan dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan memberikan peringatan apabila ada lelang jabatan. Pejabat pimpinan tinggi yang belum 2 tahun menjabat suatu jabatan pimpinan tinggi suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak diperbolehkan mengikuti lelang jabatan tersebut. Dan menyarankan agar Bupati mengeluarkan Perbub tentang hal tersebut karena ada UU ASN yang mendasarinya.

"Sudah seharusnya Bupati selaku Pejabat Pembina kepegawaian dapat memutuskan untuk tidak akan melantik Pejabat yang walaupun sudah menduduki peringkat tertinggi dalam lelang jabatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 116 ayat (1) UU ASN dimana Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua ) tahun, Terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Kecuali pejabat Pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan," tulis Ade melalui pesan singkat WhatsApp nya. Rabu (20/3/2019).

Lebih lanjut Ade menambahkan, Panitia lelang jabatanpun seharusnya ketika itu sudah dapat menolak kesertaan Pejabat Pimpinan Tinggi untuk mengikuti lelang jabatan yang mereka lakukan, karena sudah tentu mengetahui posisi Pejabat pimpinan tinggi ketika itu.

"Setidaknya semua pihak harus mengedepankan aspek hukum/aturan efektivitas, efisiensi dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan," ungkapnya. (Marsidi/red)