Gus Yasin : OPD Kebut Pengentasan Kemiskinan

Semarang, Jateng, Kejarafakata.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius menggarap program pengentasan kemiskinan dengan Satu OPD Satu Desa Binaan. Program itu memprioritaskan 745 desa binaan di 14 kabupaten.

Saat memimpin Rapat Penyempurnaan Buku Pedoman Assesment Desa Miskin Satu OPD Satu Desa Binaan, Selasa (2/4/19) Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) berharap, upaya pengentasan kemiskinan melalui OPD itu segera berjalan agar dalam pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

"Sampai lima tahun ke depan, kita tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Karena kita tangani bersama-sama. Sehingga ke depan, yang dikerjakan OPD ini bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten dalam upaya mengentaskan kemiskinan," katanya.

Dia juga berharap, buku tersebut menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Jateng dalam melakukan assessment dan identifikasi potensi dan kebutuhan di desa merah/miskin.

Selain itu, juga sebagai pedoman dalam menentukan target-target pembangunan yang harus dicapai serta menyusun perencanaan kerja yang pro poor, pro growth dan pro job untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa merah.

"Program ini juga menuntut adanya peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai stakeholders baik antar OPD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi dan masyarakat desa, serta mobilisasi program CSR perusahaan, BUMN dan BUMD atau mitra kerjanya untuk penanggulangan kemiskinan di desa binaan," paparnya.

Gus Yasin menambahkan, untuk OPD yang terbaik melakukan program tersebut, akan diberikan penghargaan. Sehingga, buku panduan tersebut harus segera mendapat persetujan bersama dan segera dicetak. Adanya program tersebut juga setelah ada penetapan anggaran 2019. Untuk itu, OPD segera turun ke lapangan memberikan masukan dan melihat apa yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, juga menanyakan apa saja yang sudah diterima dari Pemprov Jateng. Misalnya, baru tiga rumah yang mendapat rogram RTLH dan masih ada 10 rumah yang belum. OPD pun harus mencari apa yang harus dilakukan. "Harus ada poin prioritas juga. Sehingga, setelah divalidasi, diverifikasi baru bisa menggandeng perusahaan untuk CSR," tandasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sarwa Pramana menambahkan, penerbitan buku itu juga sebagai panduan menggali ruang-ruang di desa untuk mendorong dan terangkatnya desa dari segala sisi. "Setiap tri wulan di evaluasi agar dapat terukur. Agar tidak jalan sendiri," katanya.

(red/hms)